BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

Sistem fiskal merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian suatu negara. Sistem fiskal berhubungan dengan bagaimana pemerintah mengatur penerimaan negara dan pengeluaran negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, membangun fasilitas umum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan keadilan sosial.

Dalam perspektif ekonomi Pancasila dan Islam, sistem fiskal tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan, tanggung jawab, kejujuran, pemerataan, dan kemaslahatan bersama.

Sistem fiskal berbasis keadilan berarti pemerintah harus mengatur pendapatan dan pengeluaran negara secara adil. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar dapat memberikan kontribusi lebih besar, sedangkan masyarakat yang kurang mampu harus mendapatkan perlindungan dan bantuan dari negara.

Sementara itu, sistem fiskal berbasis kemaslahatan berarti seluruh kebijakan keuangan negara harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Dalam Islam, pengelolaan keuangan negara harus memperhatikan prinsip amanah, keadilan, larangan mengambil hak orang lain, serta kewajiban membantu masyarakat yang membutuhkan. Prinsip tersebut juga sejalan dengan Pancasila, terutama sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

Tujuan utama sistem fiskal Pancasila-Islam adalah menciptakan negara yang makmur, masyarakat yang sejahtera, kesenjangan ekonomi yang semakin kecil, serta pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu

1. Pengertian sistem fiskal

Sistem fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur keuangan negara melalui penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial.

Secara sederhana, sistem fiskal membahas dua hal utama:

• Penerimaan negara, yaitu seluruh sumber pendapatan yang diperoleh negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
• Pengeluaran negara, yaitu penggunaan uang negara untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bantuan sosial, pertahanan, dan berbagai kebutuhan masyarakat.

Contohnya, pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta sumber pendapatan lainnya. Kemudian, pendapatan tersebut digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan raya, jembatan, memberikan subsidi, dan membantu masyarakat miskin.

Dengan demikian, sistem fiskal memiliki peranan penting dalam menentukan bagaimana kekayaan negara dikumpulkan dan dibagikan kepada masyarakat.

2. Sistem fiskal dalam perspektif Pancasila

Sistem fiskal Pancasila adalah sistem pengelolaan keuangan negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Dalam sistem ini, pemerintah tidak boleh hanya memikirkan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Nilai-nilai Pancasila dalam sistem fiskal dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama mengajarkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus berlandaskan moral, kejujuran, dan tanggung jawab kepada Tuhan.

Pemerintah harus menghindari korupsi, penyalahgunaan anggaran, penipuan, dan tindakan yang merugikan masyarakat.

Contohnya:

• Pejabat negara tidak boleh menggunakan uang pajak untuk kepentingan pribadi.
• Anggaran negara harus digunakan secara jujur.
• Pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap penggunaan uang rakyat.

b. Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua menekankan bahwa kebijakan fiskal harus memperhatikan nilai kemanusiaan.

Negara harus melindungi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, seperti fakir miskin, anak terlantar, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Contohnya:

• Memberikan bantuan sosial.
• Menyediakan fasilitas kesehatan yang terjangkau.
• Memberikan bantuan pendidikan.
• Membantu korban bencana alam.

c. Sila ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ketiga mengajarkan bahwa kebijakan fiskal harus memperkuat persatuan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah tidak boleh hanya memusatkan pembangunan di kota-kota besar, tetapi juga harus memperhatikan daerah terpencil, perbatasan, dan wilayah yang masih tertinggal.

Contohnya:

• Membangun jalan di daerah pedesaan.
• Menyediakan fasilitas pendidikan di daerah terpencil.
• Membangun rumah sakit di berbagai wilayah.
• Mengembangkan ekonomi daerah agar tidak terjadi ketimpangan.

d. Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat mengajarkan bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan aspirasi masyarakat.

Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai pembangunan dan penggunaan anggaran negara.

Contohnya:

• Pemerintah melakukan musyawarah dalam perencanaan pembangunan.
• Masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan daerahnya.
• Penyusunan anggaran harus dilakukan secara transparan dan dapat diawasi.

e. Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima merupakan salah satu dasar terpenting dalam sistem fiskal Pancasila.

Artinya, kekayaan negara harus dikelola agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya orang kaya atau kelompok tertentu.

Contohnya:

• Pajak digunakan untuk membiayai fasilitas umum.
• Pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan.
• Pembangunan dilakukan secara merata.
• Masyarakat miskin mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

3. Sistem fiskal dalam perspektif Islam

Dalam Islam, sistem fiskal merupakan pengelolaan keuangan yang berlandaskan Al-Qur’an, hadis, dan prinsip-prinsip syariah.

Tujuannya adalah menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kemiskinan, membantu masyarakat yang membutuhkan, dan menjaga kesejahteraan umat.

Islam mengajarkan bahwa harta bukan hanya untuk dinikmati oleh individu, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial.

Beberapa instrumen fiskal dalam Islam antara lain:

a. Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya.

Zakat memiliki fungsi penting dalam pemerataan kekayaan dan membantu masyarakat miskin.

Golongan penerima zakat disebut delapan asnaf, yaitu:

• Fakir.
• Miskin.
• Amil.
• Mualaf.
• Riqab.
• Gharim.
• Fisabilillah.
• Ibnu sabil.

Contohnya, seseorang yang memiliki penghasilan dan harta yang telah memenuhi ketentuan zakat wajib mengeluarkan zakat sesuai aturan syariah. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

b. Infak dan sedekah

Infak merupakan pengeluaran sebagian harta untuk kepentingan yang baik, sedangkan sedekah merupakan pemberian sukarela yang dapat berupa uang, barang, tenaga, maupun perbuatan baik.

Contohnya:

• Memberikan makanan kepada orang miskin.
• Membantu korban bencana.
• Menyumbangkan uang untuk pembangunan masjid.
• Membantu biaya pendidikan anak yatim.

c. Wakaf

Wakaf adalah tindakan menyerahkan atau menahan suatu harta agar manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat.

Contohnya:

• Mewakafkan tanah untuk pembangunan sekolah.
• Mewakafkan bangunan untuk rumah sakit.
• Wakaf uang untuk program pemberdayaan masyarakat.
• Mewakafkan tanah untuk fasilitas umum.

d. Kharaj

Kharaj merupakan pungutan yang dikenal dalam sejarah pemerintahan Islam atas tanah tertentu yang memiliki ketentuan khusus.

e. Jizyah

Jizyah merupakan pungutan historis dalam pemerintahan Islam terhadap kelompok non-Muslim tertentu yang berada dalam perlindungan negara, dengan ketentuan sejarah dan fikih yang berlaku pada masa tersebut.

f. Baitul Mal

Baitul Mal adalah lembaga pengelolaan keuangan negara dalam sejarah pemerintahan Islam.

Lembaga ini mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk kepentingan masyarakat.

Dana yang dikelola dapat berasal dari zakat, penerimaan negara lainnya, dan sumber yang dibenarkan menurut ketentuan syariah.

4. Perbandingan sistem fiskal Pancasila dan Islam

Aspek	Sistem Fiskal Pancasila	Sistem Fiskal Islam
Dasar	Nilai-nilai Pancasila dan konstitusi	Al-Qur’an, hadis, dan prinsip syariah
Tujuan	Keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat	Kemaslahatan umat dan keadilan
Penerimaan	Pajak dan penerimaan negara lainnya	Zakat dan instrumen penerimaan lainnya
Pengeluaran	APBN untuk kepentingan masyarakat	Baitul Mal dan penyaluran sesuai ketentuan syariah
Prinsip	Gotong royong dan pemerataan	Amanah, keadilan, dan tanggung jawab
Sasaran	Seluruh warga negara	Umat dan masyarakat sesuai ketentuan masing-masing instrumen

5. Titik temu sistem fiskal Pancasila dan Islam

Walaupun memiliki dasar pemikiran yang berbeda, sistem fiskal Pancasila dan Islam mempunyai banyak persamaan.

Persamaan tersebut antara lain:

• Sama-sama mengutamakan keadilan dalam pengelolaan kekayaan.
• Sama-sama bertujuan mengurangi kemiskinan.
• Sama-sama memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
• Sama-sama menolak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
• Sama-sama mengajarkan tanggung jawab sosial.
• Sama-sama mendorong pemerataan pembangunan.
• Sama-sama menempatkan kepentingan masyarakat sebagai hal penting.

Kesimpulan bagian A:

Sistem fiskal Pancasila dan Islam memiliki tujuan yang sejalan, yaitu menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pancasila memberikan dasar ideologi dan konstitusional bagi pengelolaan keuangan negara, sedangkan Islam memberikan pedoman moral dan instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keduanya dapat menjadi landasan dalam membangun sistem keuangan negara yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila

1. Pengertian pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara serta pembangunan nasional.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia.

Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, seperti:

• Pembangunan jalan raya.
• Pembangunan sekolah.
• Pembangunan rumah sakit.
• Pembayaran gaji aparatur negara.
• Program bantuan sosial.
• Pembangunan fasilitas umum.
• Subsidi pendidikan dan kesehatan.

Contohnya, ketika seseorang membeli barang tertentu, memperoleh penghasilan, atau memiliki kendaraan bermotor, terdapat jenis pajak yang mungkin harus dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

Pajak memiliki sifat wajib bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan hukum.

2. Pengertian dharibah dalam Islam

Dharibah merupakan istilah yang digunakan dalam literatur ekonomi dan fikih Islam untuk menggambarkan pungutan atau kewajiban keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam pembahasan ekonomi Islam, dharibah sering dikaitkan dengan pajak yang dapat dikenakan negara untuk memenuhi kebutuhan publik dalam kondisi dan ketentuan tertentu.

Namun, dharibah tidak selalu identik dengan seluruh konsep pajak modern. Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai ketentuan, batasan, dan penerapannya.

Dalam pandangan yang membolehkan, pungutan negara harus memenuhi prinsip:

• Memiliki tujuan yang jelas.
• Digunakan untuk kepentingan masyarakat.
• Tidak dilakukan secara zalim.
• Memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.
• Dikelola secara transparan.
• Tidak digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat.

Artinya, pemerintah tidak boleh sembarangan mengambil harta masyarakat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pengertian zakat

Zakat merupakan kewajiban agama bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerima.

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam karena termasuk salah satu rukun Islam.

Zakat bukan sekadar kegiatan memberikan bantuan kepada orang miskin, melainkan juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia.

Jenis zakat secara umum terbagi menjadi dua:

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi ketentuan pada bulan Ramadan menjelang Idulfitri.

Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa serta membantu masyarakat miskin agar dapat merasakan kebahagiaan pada hari raya.

b. Zakat mal

Zakat mal adalah zakat atas harta yang telah memenuhi ketentuan nisab dan haul apabila disyaratkan.

Contohnya:

• Zakat emas dan perak.
• Zakat perdagangan.
• Zakat pertanian.
• Zakat peternakan.
• Zakat penghasilan menurut ketentuan yang berlaku dalam fikih.

4. Mengapa pajak dan zakat dapat menjadi dua kewajiban?

Dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, masyarakat Muslim dapat memiliki dua kewajiban keuangan yang berbeda, yaitu membayar pajak sebagai warga negara dan membayar zakat sebagai kewajiban agama apabila telah memenuhi syarat.

Keduanya memiliki dasar, tujuan, dan aturan yang berbeda.

Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, sedangkan zakat memiliki ketentuan khusus mengenai jumlah, jenis harta, serta golongan penerimanya.

Contohnya:

Seseorang yang memiliki usaha harus membayar pajak sesuai peraturan perpajakan. Jika harta perdagangannya juga telah memenuhi persyaratan zakat perdagangan, ia memiliki kewajiban zakat.

Jadi, pembayaran pajak tidak otomatis menghapus kewajiban zakat, begitu juga sebaliknya.

5. Perbedaan pajak dan zakat

Aspek	Pajak	Zakat
Dasar kewajiban	Undang-undang	Ketentuan syariat Islam
Tujuan	Membiayai negara dan pembangunan	Menyucikan harta dan membantu penerima zakat
Sifat	Wajib menurut hukum	Wajib bagi Muslim yang memenuhi syarat
Penerima	Negara	Delapan golongan asnaf
Pengelolaan	Pemerintah dan lembaga perpajakan	Amil dan lembaga zakat
Penggunaan	Berbagai kebutuhan negara	Sesuai ketentuan penyaluran zakat

6. Bagaimana hubungan pajak dan zakat dalam negara Pancasila?

Indonesia bukan negara yang hanya menggunakan satu agama sebagai dasar hukum negara, tetapi merupakan negara yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama.

Oleh karena itu, pelaksanaan pajak harus berdasarkan hukum negara, sedangkan pelaksanaan zakat dilakukan berdasarkan ketentuan agama.

Keduanya dapat berjalan berdampingan.

Pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan terhadap zakat yang dibayarkan melalui lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perpajakan.

Hal ini menunjukkan adanya upaya menghubungkan kewajiban agama dengan sistem keuangan negara.

Kesimpulan bagian B:

Pajak dan zakat merupakan dua bentuk kewajiban keuangan yang berbeda, tetapi sama-sama mempunyai manfaat bagi masyarakat. Pajak berfungsi membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan, sedangkan zakat berfungsi membantu golongan yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam negara Pancasila, keduanya dapat dilaksanakan secara berdampingan dengan tetap memperhatikan hukum negara dan ketentuan syariat Islam.

C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Baitul Mal dan APBN Berkeadilan

1. Pengertian pengeluaran negara

Pengeluaran negara adalah seluruh dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, membangun fasilitas umum, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengeluaran negara memiliki peran yang sangat penting karena uang negara harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pemerintah tidak boleh menggunakan anggaran negara hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

Contohnya, ketika pemerintah mengeluarkan anggaran untuk membangun sekolah, jalan, rumah sakit, dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, hal tersebut merupakan bentuk pengeluaran negara.

2. Pengertian kemaslahatan publik

Kemaslahatan publik adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat dan kebaikan bagi kepentingan masyarakat luas.

Dalam Islam, kemaslahatan dikenal dengan istilah maslahah.

Artinya, suatu kebijakan harus memberikan manfaat, mengurangi kerugian, dan melindungi kepentingan manusia.

Kemaslahatan publik dapat diwujudkan melalui:

• Pendidikan yang berkualitas.
• Pelayanan kesehatan.
• Keamanan masyarakat.
• Infrastruktur yang memadai.
• Perlindungan masyarakat miskin.
• Kesempatan kerja.
• Lingkungan yang bersih.
• Pembangunan ekonomi yang merata.

Contohnya, pembangunan rumah sakit pemerintah memberikan manfaat kepada masyarakat karena mereka dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan lebih mudah.

3. Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal adalah lembaga pengelolaan keuangan negara dalam sejarah Islam.

Baitul Mal memiliki fungsi mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyalurkan harta untuk kepentingan negara dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada masa pemerintahan Islam, Baitul Mal memiliki peranan penting dalam membiayai kebutuhan masyarakat.

Dana yang dikelola dapat berasal dari berbagai sumber penerimaan negara, termasuk zakat dan penerimaan lainnya yang diakui dalam sistem pemerintahan Islam.

Fungsi Baitul Mal antara lain:

a. Mengelola penerimaan negara

Baitul Mal bertugas mengelola berbagai sumber pendapatan negara agar dapat digunakan secara bertanggung jawab.

b. Membantu masyarakat miskin

Dana yang tersedia digunakan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Membiayai fasilitas umum

Dana negara dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

d. Menjaga kesejahteraan masyarakat

Baitul Mal menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

4. Pengertian APBN

APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh DPR.

APBN berisi rencana penerimaan negara dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.

APBN mempunyai tiga komponen utama:

a. Pendapatan negara

Pendapatan negara merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah.

Sumbernya antara lain:

• Penerimaan perpajakan.
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
• Hibah.

b. Belanja negara

Belanja negara merupakan pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan negara.

Contohnya:

• Belanja pendidikan.
• Belanja kesehatan.
• Belanja infrastruktur.
• Belanja perlindungan sosial.
• Belanja pertahanan dan keamanan.
• Transfer ke daerah.

c. Pembiayaan anggaran

Pembiayaan anggaran merupakan transaksi yang digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan dapat meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

5. Perbedaan Baitul Mal dan APBN

Aspek	Baitul Mal	APBN
Dasar	Sejarah pemerintahan dan prinsip keuangan Islam	Konstitusi dan peraturan Indonesia
Pengelola	Pemerintah atau lembaga pengelola keuangan Islam	Pemerintah bersama DPR
Sumber dana	Zakat dan penerimaan negara lainnya	Pajak, PNBP, hibah, dan pembiayaan
Tujuan	Kemaslahatan umat dan kepentingan negara	Pembangunan dan kesejahteraan rakyat
Penyaluran	Sesuai ketentuan sumber dana dan syariah	Berdasarkan prioritas dan ketentuan anggaran

Baitul Mal dan APBN memiliki perbedaan dalam dasar pengelolaan dan sumber pendapatan. Namun, keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menggunakan sumber daya keuangan untuk kepentingan masyarakat.

6. Prinsip APBN yang berkeadilan

APBN yang berkeadilan berarti anggaran negara disusun dan digunakan dengan memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Prinsip-prinsipnya adalah:

• Keadilan: anggaran harus memberikan manfaat secara merata.
• Transparansi: masyarakat dapat mengetahui penggunaan uang negara.
• Akuntabilitas: pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran.
• Efisiensi: uang negara digunakan secara tepat dan tidak boros.
• Prioritas: kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama.
• Pemerataan: pembangunan harus menjangkau seluruh daerah.

7. Contoh penerapan dalam kehidupan

Misalnya, pemerintah memiliki anggaran untuk pembangunan suatu daerah.

Anggaran tersebut digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan, menyediakan fasilitas kesehatan, dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.

Dari contoh tersebut, dapat dilihat bahwa pengeluaran negara tidak hanya bertujuan membangun infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam perspektif Pancasila dan Islam, tindakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan kemaslahatan bersama.

Kesimpulan bagian C:

Pengeluaran negara harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bersama. Baitul Mal dalam sejarah Islam dan APBN dalam sistem negara Indonesia sama-sama memiliki peranan penting dalam mengelola keuangan untuk kepentingan publik. Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara adil, transparan, amanah, dan bertanggung jawab.

D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi

1. Pengertian kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau suatu kelompok masyarakat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Kebutuhan tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pendapatan, tetapi juga dapat disebabkan oleh terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan, pekerjaan, modal usaha, dan fasilitas umum.

Contohnya:

• Keluarga yang tidak mampu membeli kebutuhan makanan sehari-hari.
• Anak-anak yang kesulitan mendapatkan pendidikan.
• Masyarakat yang tidak memiliki akses pelayanan kesehatan.
• Orang yang kesulitan memperoleh pekerjaan tetap.

2. Faktor penyebab kemiskinan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan.

a. Rendahnya tingkat pendidikan

Pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan seseorang mendapatkan pekerjaan.

Orang yang memiliki pendidikan dan keterampilan terbatas sering kali mempunyai kesempatan kerja yang lebih sedikit.

b. Pengangguran

Pengangguran menyebabkan seseorang tidak mempunyai pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup.

c. Ketimpangan kepemilikan kekayaan

Ketika kekayaan hanya dikuasai oleh sebagian kecil masyarakat, kelompok lain dapat mengalami kesulitan untuk meningkatkan kondisi ekonominya.

d. Kurangnya kesempatan usaha

Masyarakat kecil sering mengalami kesulitan memperoleh modal, akses pasar, dan fasilitas untuk mengembangkan usaha.

e. Pembangunan yang tidak merata

Daerah yang kurang berkembang biasanya memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lapangan kerja yang terbatas.

3. Pengertian ketimpangan ekonomi

Ketimpangan ekonomi adalah keadaan ketika terdapat perbedaan yang terlalu besar dalam pendapatan, kekayaan, dan kesempatan ekonomi antara kelompok masyarakat.

Contohnya, sebagian masyarakat memiliki kekayaan yang sangat besar, sedangkan sebagian lainnya kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan:

• Kesenjangan sosial.
• Meningkatnya kemiskinan.
• Terbatasnya kesempatan pendidikan.
• Sulitnya masyarakat kecil mengembangkan usaha.
• Menurunnya kesejahteraan masyarakat.
• Munculnya konflik sosial.

4. Pandangan Pancasila terhadap kemiskinan dan ketimpangan

Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini tercermin dalam sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Artinya, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesempatan ekonomi yang adil bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Contoh penerapannya:

• Memberikan bantuan sosial.
• Menyediakan pendidikan yang terjangkau.
• Membuka lapangan pekerjaan.
• Memberikan pelatihan keterampilan.
• Mengembangkan UMKM.
• Membangun daerah tertinggal.

5. Pandangan Islam terhadap kemiskinan dan ketimpangan

Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan dan ketimpangan karena keduanya dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Islam mengajarkan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja.

Prinsip tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, yang mengandung ajaran agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya.

Islam menyediakan berbagai instrumen untuk membantu masyarakat miskin, antara lain:

a. Zakat

Zakat digunakan untuk membantu golongan yang berhak menerima, terutama fakir dan miskin.

b. Infak dan sedekah

Infak dan sedekah membantu masyarakat yang membutuhkan melalui pemberian sukarela.

c. Wakaf produktif

Wakaf produktif dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

d. Pembiayaan usaha syariah

Pembiayaan syariah dapat membantu masyarakat memperoleh modal usaha tanpa menggunakan sistem bunga yang dilarang dalam Islam.

e. Larangan eksploitasi

Islam melarang tindakan mengambil keuntungan dengan cara merugikan dan menindas pihak lain.

6. Pengertian instrumen fiskal integratif

Instrumen fiskal integratif adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai kebijakan dan sumber daya keuangan untuk mengatasi masalah ekonomi secara menyeluruh.

Dalam konteks Pancasila dan Islam, pendekatan ini menggabungkan:

• Pajak.
• Zakat.
• Infak.
• Sedekah.
• Wakaf.
• APBN.
• Program bantuan sosial.
• Pemberdayaan UMKM.
• Program pendidikan dan kesehatan.

Tujuannya adalah agar penanganan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan uang, tetapi juga dengan meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomi.

7. Contoh penerapan instrumen fiskal integratif

Misalnya, terdapat sebuah keluarga miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

Pemerintah dapat memberikan bantuan sosial melalui anggaran negara. Anak-anak dalam keluarga tersebut dapat memperoleh bantuan pendidikan. Orang tuanya dapat mengikuti pelatihan keterampilan dan memperoleh kesempatan mengembangkan usaha kecil.

Di sisi lain, dana zakat dapat digunakan untuk membantu kebutuhan dasar keluarga tersebut, sedangkan wakaf produktif dapat mendukung pembangunan fasilitas usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, bantuan tidak hanya menyelesaikan masalah sementara, tetapi juga membantu keluarga tersebut meningkatkan pendapatan dalam jangka panjang.

8. Mengapa instrumen fiskal integratif penting?

Instrumen fiskal integratif penting karena kemiskinan merupakan masalah yang memiliki banyak penyebab.

Jika pemerintah hanya memberikan bantuan uang, masalah kemiskinan mungkin dapat berkurang untuk sementara, tetapi belum tentu terselesaikan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menggabungkan bantuan langsung, pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi.

Kesimpulan bagian D:

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan masalah yang harus diselesaikan melalui kerja sama pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial. Pancasila mengajarkan keadilan sosial, sedangkan Islam mengajarkan kepedulian terhadap sesama melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Penggabungan berbagai instrumen tersebut dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan adil.

E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

1. Pengertian konstruksi sistem fiskal nasional

Konstruksi sistem fiskal nasional adalah proses membangun dan menyusun sistem pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa, kebutuhan masyarakat, dan tujuan pembangunan nasional.

Sistem fiskal nasional harus mampu mengatur penerimaan dan pengeluaran negara secara efektif.

Dalam perspektif Pancasila dan Islam, sistem fiskal nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan moralitas, keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

Artinya, keberhasilan negara tidak cukup diukur dari banyaknya pendapatan negara atau tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa besar manfaat pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

2. Pengertian Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur merupakan ungkapan dalam Al-Qur’an, tepatnya QS. Saba’ ayat 15.

Ungkapan tersebut dapat dimaknai sebagai negeri yang baik, aman, makmur, dan memperoleh ampunan serta keberkahan dari Allah SWT.

Konsep ini menggambarkan cita-cita sebuah negara yang memiliki kehidupan masyarakat yang sejahtera, lingkungan yang baik, pemerintahan yang bertanggung jawab, serta kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.

Dalam konteks ekonomi, konsep tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa hal.

a. Negara yang makmur

Negara harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kemakmuran tidak hanya berarti memiliki kekayaan yang banyak, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Contohnya:

• Masyarakat memiliki pekerjaan.
• Kebutuhan pangan terpenuhi.
• Pendidikan dapat dijangkau.
• Pelayanan kesehatan tersedia.
• Infrastruktur berkembang.

b. Negara yang adil

Pemerintah harus memperlakukan masyarakat secara adil dan memberikan kesempatan ekonomi yang sama.

Kekayaan negara tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

c. Negara yang aman dan damai

Negara harus mampu menciptakan keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan baik.

d. Negara yang berlandaskan nilai ketuhanan

Kegiatan ekonomi harus dilaksanakan dengan memperhatikan moralitas dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

Contohnya, pemerintah harus menghindari korupsi, sedangkan masyarakat harus menjalankan kegiatan usaha secara jujur.

3. Hubungan konsep Baldatun Thayyibatun dengan Pancasila

Konsep Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur memiliki hubungan dengan nilai-nilai Pancasila.

Nilai Pancasila	Hubungannya dengan Baldatun Thayyibatun
Ketuhanan Yang Maha Esa	Pembangunan berdasarkan moral dan nilai ketuhanan
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Mengutamakan kesejahteraan dan martabat manusia
Persatuan Indonesia	Menciptakan persatuan dan pemerataan pembangunan
Kerakyatan	Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Keadilan Sosial	Mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan

Keduanya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang baik, adil, makmur, dan sejahtera.

4. Prinsip-prinsip sistem fiskal nasional berbasis nilai

Untuk membangun sistem fiskal yang baik, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan.

a. Prinsip keadilan

Penerimaan dan pengeluaran negara harus memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebutuhan mereka.

b. Prinsip amanah

Pemerintah harus mengelola keuangan negara dengan penuh tanggung jawab.

c. Prinsip transparansi

Penggunaan anggaran harus terbuka agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang negara digunakan.

d. Prinsip efisiensi

Anggaran negara harus digunakan secara tepat dan tidak disia-siakan.

e. Prinsip kemaslahatan

Setiap kebijakan fiskal harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

f. Prinsip keberlanjutan

Pengelolaan keuangan negara harus memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.

5. Langkah-langkah mewujudkan sistem fiskal nasional berbasis nilai

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah.

• Memperbaiki sistem perpajakan agar lebih adil.
• Mengurangi kebocoran anggaran dan korupsi.
• Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
• Mengembangkan ekonomi masyarakat kecil.
• Mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf.
• Meningkatkan pembangunan di daerah tertinggal.
• Menggunakan anggaran untuk program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
• Memperkuat pengawasan terhadap penggunaan uang negara.

6. Contoh penerapan dalam kehidupan bernegara

Contohnya, pemerintah menyusun anggaran untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, dan fasilitas umum.

Pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat miskin serta mendukung pengembangan usaha kecil.

Dalam pelaksanaannya, setiap anggaran harus dikelola secara transparan dan tidak boleh disalahgunakan.

Jika kebijakan tersebut berjalan dengan baik, masyarakat dapat memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih layak.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk usaha mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.

Kesimpulan bagian E:

Sistem fiskal nasional berbasis nilai merupakan sistem pengelolaan keuangan negara yang menggabungkan prinsip keadilan Pancasila dan nilai-nilai ekonomi Islam. Tujuannya adalah membangun negara yang makmur, aman, adil, dan sejahtera. Konsep Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur menjadi gambaran ideal sebuah negara yang tidak hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga memiliki pemerintahan yang amanah dan masyarakat yang hidup dalam kesejahteraan.

F. Reformasi Fiskal Menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais

1. Pengertian reformasi fiskal

Reformasi fiskal adalah proses memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara agar menjadi lebih baik, adil, efektif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Reformasi fiskal diperlukan karena kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat selalu mengalami perubahan.

Pemerintah harus mampu menyesuaikan kebijakan keuangan agar dapat mengatasi berbagai masalah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

Dalam perspektif Pancasila dan Islam, reformasi fiskal harus dilakukan dengan memperhatikan nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

Artinya, reformasi fiskal bukan hanya memperbaiki jumlah pendapatan negara, tetapi juga memperbaiki cara pemerintah mengumpulkan dan menggunakan uang negara.

2. Pengertian negara kesejahteraan

Negara kesejahteraan atau welfare state adalah negara yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan pelayanan publik.

Negara tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga harus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kebutuhan tersebut meliputi:

• Pendidikan.
• Kesehatan.
• Pekerjaan.
• Tempat tinggal.
• Perlindungan sosial.
• Kebutuhan hidup yang layak.

Contohnya, pemerintah memberikan bantuan pendidikan kepada anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap dapat bersekolah.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara kesejahteraan.

3. Negara kesejahteraan dalam perspektif Islam

Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kemaslahatan dan melindungi masyarakat.

Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan rakyat, khususnya masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah.

Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus menjalankan kekuasaan dengan amanah dan tidak boleh mengabaikan masyarakat miskin.

Beberapa prinsip negara kesejahteraan dalam Islam adalah:

a. Menjamin kebutuhan dasar masyarakat

Negara harus berusaha memastikan masyarakat dapat memperoleh makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak.

b. Mengurangi kemiskinan

Negara harus membuat program yang dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.

c. Mewujudkan keadilan ekonomi

Negara harus mencegah penindasan dan ketimpangan yang berlebihan.

d. Melindungi kelompok lemah

Masyarakat miskin, anak yatim, orang lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya harus mendapatkan perhatian.

e. Mengelola kekayaan secara amanah

Kekayaan negara harus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak boleh disalahgunakan.

4. Negara kesejahteraan dalam perspektif Pancasila

Pancasila juga mengandung cita-cita untuk menciptakan negara yang sejahtera dan berkeadilan.

Hal tersebut terutama tercermin dalam sila kelima.

Negara harus memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup.

Contohnya:

• Pemerataan pembangunan.
• Pendidikan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat.
• Pelayanan kesehatan yang baik.
• Perlindungan pekerja.
• Pengembangan usaha kecil.
• Bantuan kepada masyarakat miskin.

Dengan demikian, negara tidak boleh membiarkan masyarakat mengalami kesulitan tanpa adanya upaya perlindungan dan pemberdayaan.

5. Tujuan reformasi fiskal menuju negara kesejahteraan Islami-Pancasilais

Reformasi fiskal memiliki beberapa tujuan utama.

a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Reformasi fiskal bertujuan memastikan pendapatan dan pengeluaran negara dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

b. Mengurangi kesenjangan ekonomi

Pemerintah harus memperbaiki kebijakan agar kekayaan dan kesempatan ekonomi tidak hanya dikuasai kelompok tertentu.

c. Mengurangi kemiskinan

Anggaran negara harus digunakan untuk membantu masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

d. Menciptakan pemerintahan yang bersih

Reformasi fiskal harus memperkuat pengawasan agar tidak terjadi korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Masyarakat harus memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi, dan fasilitas umum yang lebih baik.

f. Memperkuat ekonomi nasional

Pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk berkembang.

6. Bentuk-bentuk reformasi fiskal

Ada beberapa bentuk reformasi fiskal yang dapat dilakukan.

a. Reformasi perpajakan

Pemerintah perlu memperbaiki sistem perpajakan agar lebih adil dan transparan.

Masyarakat yang memenuhi ketentuan perpajakan harus membayar pajak sesuai aturan, sedangkan pemerintah harus menggunakan hasil pajak untuk kepentingan publik.

b. Reformasi pengeluaran negara

Pemerintah harus memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar penting.

Contohnya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

c. Penguatan pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat perlu ditingkatkan melalui lembaga yang profesional, transparan, dan amanah agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

d. Pengembangan wakaf produktif

Wakaf tidak hanya digunakan untuk membangun masjid atau tempat ibadah, tetapi juga dapat dikembangkan untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat jangka panjang.

Contohnya, wakaf untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, pertanian, dan fasilitas usaha masyarakat.

e. Pengawasan keuangan negara

Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan.

f. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Pemerintah perlu memberikan pelatihan, modal, dan fasilitas usaha agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi.

7. Tantangan dalam reformasi fiskal

Dalam pelaksanaannya, reformasi fiskal menghadapi beberapa tantangan.

• Korupsi: penyalahgunaan uang negara dapat menghambat pembangunan.
• Ketimpangan ekonomi: perbedaan pendapatan masyarakat masih menjadi persoalan.
• Rendahnya kesadaran pajak: sebagian masyarakat belum memahami pentingnya membayar pajak.
• Pengelolaan anggaran yang kurang efektif: anggaran terkadang belum digunakan sesuai prioritas.
• Kemiskinan: masih terdapat masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
• Kurangnya pengawasan: lemahnya pengawasan dapat menyebabkan penyalahgunaan anggaran.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah harus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, meningkatkan transparansi, memperkuat penegakan hukum, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

8. Contoh penerapan reformasi fiskal dalam kehidupan

Misalnya, pemerintah melakukan perbaikan dalam sistem perpajakan agar penerimaan negara meningkat secara adil.

Dana yang terkumpul digunakan untuk memperbaiki sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan fasilitas transportasi, dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.

Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan lembaga zakat dan wakaf untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Masyarakat yang memiliki usaha kecil diberikan pelatihan dan pendampingan agar mampu mengembangkan usahanya.

Dengan cara tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan sementara, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan menjadi mandiri.

Kesimpulan bagian F:

Reformasi fiskal merupakan upaya memperbaiki sistem keuangan negara agar lebih adil, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam dan Pancasila, pemerintah harus mengelola keuangan negara dengan amanah, memperhatikan kepentingan rakyat, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan pemerataan ekonomi. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan negara kesejahteraan yang memberikan perlindungan dan kesempatan hidup layak bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN KESELURUHAN BAB 11

Bab 11 membahas tentang bagaimana sistem fiskal harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dengan menggabungkan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam.

Sistem fiskal tidak hanya membahas pajak, pendapatan negara, dan pengeluaran pemerintah, tetapi juga membahas tanggung jawab negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat enam pembahasan utama dalam bab ini:

• Sistem fiskal Pancasila dan Islam: keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
• Pajak dan zakat: pajak merupakan kewajiban berdasarkan hukum negara, sedangkan zakat merupakan kewajiban agama bagi umat Islam yang memenuhi syarat.
• Pengeluaran negara: anggaran negara harus digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
• Kemiskinan dan ketimpangan: dapat diatasi melalui pajak, zakat, wakaf, infak, sedekah, dan program pemberdayaan ekonomi.
• Sistem fiskal berbasis nilai: bertujuan mewujudkan negara yang makmur, adil, aman, dan mendapatkan keberkahan Allah SWT.
• Reformasi fiskal: bertujuan memperbaiki pengelolaan keuangan negara agar lebih transparan, bertanggung jawab, dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Inti paling penting dari Bab 11 adalah bahwa uang negara bukan hanya digunakan untuk kepentingan pemerintah, tetapi harus dikelola sebagai amanah untuk kepentingan seluruh rakyat. Pancasila mengajarkan keadilan sosial, sedangkan Islam mengajarkan amanah, zakat, kepedulian, dan kemaslahatan. Jika kedua nilai tersebut diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara, diharapkan tercipta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan memiliki kehidupan yang lebih baik.

Poin-poin penting untuk dihafalkan

Istilah	Pengertian singkat
Sistem fiskal	Pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara
Pajak	Kontribusi wajib kepada negara berdasarkan undang-undang
Dharibah	Pungutan yang dikenal dalam fikih ekonomi Islam
Zakat	Kewajiban mengeluarkan sebagian harta sesuai syariat
Baitul Mal	Lembaga pengelolaan keuangan dalam sejarah Islam
APBN	Rencana pendapatan dan belanja negara selama satu tahun
Kemaslahatan	Segala sesuatu yang memberikan manfaat dan kebaikan
Kemiskinan	Kondisi ketika kebutuhan dasar sulit terpenuhi
Ketimpangan	Perbedaan ekonomi yang tidak merata
Baldatun Thayyibatun	Negeri yang baik, makmur, dan diberkahi
Reformasi fiskal	Perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara
Welfare State	Negara yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat