BAB 6: PARADIGMA KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU

membahas tentang bagaimana suatu negara dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat melalui sistem ekonomi yang menggabungkan nilai-nilai Islam dan Pancasila.

Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi sering kali hanya dianggap sebagai kegiatan mencari uang, memperoleh keuntungan, bekerja, berdagang, dan memenuhi kebutuhan hidup. Padahal, tujuan ekonomi sebenarnya jauh lebih luas daripada sekadar mendapatkan kekayaan.

Ekonomi seharusnya membantu manusia mendapatkan kehidupan yang layak, memperoleh pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, memiliki pekerjaan, hidup dengan aman, serta mendapatkan keadilan sosial.

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki seseorang, tetapi juga dari keberkahan hidup, ketenangan jiwa, terpenuhinya kebutuhan, dan hubungan manusia dengan Allah SWT.

Sementara itu, dalam Pancasila, kesejahteraan merupakan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diwujudkan melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, paradigma kesejahteraan sosial terpadu adalah pandangan yang menggabungkan kesejahteraan material, spiritual, sosial, dan keadilan agar seluruh masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik.

Tujuan utama Bab 6 adalah memahami bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup dinilai dari pertumbuhan ekonomi dan banyaknya kekayaan, tetapi juga harus dilihat dari pemerataan, kualitas kehidupan manusia, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

A. Falah sebagai Tujuan Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial sebagai Tujuan Ekonomi Pancasila

1. Pengertian falah dalam ekonomi Islam

Falah merupakan istilah dalam Islam yang berarti keberuntungan, keberhasilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam ekonomi Islam, falah menjadi tujuan utama dari seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.

Artinya, seseorang tidak hanya bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi juga harus memperhatikan apakah pekerjaan dan cara mendapatkan uang tersebut sesuai dengan ajaran agama.

Islam mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan hidup. Seseorang yang mempunyai banyak uang belum tentu hidupnya sejahtera apabila kekayaannya diperoleh melalui cara yang tidak halal, digunakan untuk merugikan orang lain, atau tidak membawa manfaat.

Sebaliknya, seseorang yang mempunyai penghasilan sederhana tetapi mampu memenuhi kebutuhan hidup, menjalankan ibadah, hidup dengan tenang, dan membantu orang lain juga dapat merasakan kesejahteraan.

Jadi, falah mengajarkan bahwa keberhasilan hidup harus mencakup dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

2. Falah dalam kehidupan dunia

Falah dalam kehidupan dunia berarti manusia dapat menjalani kehidupan yang baik, berkecukupan, aman, sehat, dan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya.

Contohnya:

a. Terpenuhinya kebutuhan pokok

Setiap manusia membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam ekonomi Islam, kebutuhan tersebut harus diusahakan agar dapat terpenuhi sehingga manusia tidak hidup dalam kesulitan yang berlebihan.

b. Mendapatkan pekerjaan yang layak

Manusia membutuhkan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

Islam menghargai orang yang bekerja dan mencari rezeki melalui cara yang halal.

c. Mendapatkan pendidikan

Pendidikan sangat penting karena dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

d. Mendapatkan kesehatan

Kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan. Manusia membutuhkan tubuh yang sehat agar dapat bekerja, belajar, beribadah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

e. Hidup dengan aman dan nyaman

Kesejahteraan juga berarti masyarakat dapat hidup tanpa ketakutan, penindasan, kekerasan, dan ketidakadilan.

3. Falah dalam kehidupan akhirat

Selain kehidupan dunia, Islam juga mengajarkan bahwa manusia harus mempersiapkan kehidupan akhirat.

Artinya, kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Allah SWT.

Contohnya:

• Mencari penghasilan melalui pekerjaan yang halal.
• Tidak melakukan penipuan dalam berdagang.
• Tidak mengambil hak milik orang lain.
• Tidak melakukan riba.
• Menunaikan zakat.
• Bersedekah kepada orang yang membutuhkan.
• Menggunakan kekayaan untuk hal-hal yang bermanfaat.
• Menjaga amanah dalam pekerjaan.

Dengan demikian, seseorang tidak hanya mengejar kekayaan dunia, tetapi juga berusaha mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah SWT.

4. Pengertian keadilan sosial dalam ekonomi Pancasila

Keadilan sosial merupakan prinsip yang mengajarkan bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Dalam ekonomi Pancasila, keadilan sosial menjadi salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi Indonesia.

Keadilan sosial tercantum dalam sila kelima Pancasila, yaitu:

“Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Maksudnya adalah pembangunan ekonomi tidak boleh hanya memberikan keuntungan kepada orang kaya, perusahaan besar, atau kelompok tertentu saja.

Seluruh masyarakat harus mempunyai kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan.

Contohnya:

• Masyarakat miskin mendapatkan bantuan sosial.
• Anak-anak memperoleh kesempatan pendidikan.
• Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.
• Pekerja memperoleh upah yang layak.
• Pengusaha kecil mendapatkan kesempatan untuk berkembang.
• Pembangunan tidak hanya berpusat di kota besar, tetapi juga menjangkau daerah terpencil.

5. Hubungan falah dengan keadilan sosial

Falah dalam Islam dan keadilan sosial dalam Pancasila mempunyai tujuan yang saling berhubungan, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Perbedaannya terletak pada penekanan tujuan.

• Falah menekankan keberhasilan dan kesejahteraan manusia di dunia serta akhirat berdasarkan nilai-nilai Islam.
• Keadilan sosial menekankan pemerataan hak, kesempatan, dan kesejahteraan seluruh rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Keduanya dapat saling melengkapi dalam membangun perekonomian Indonesia.

Misalnya, pemerintah membuat program bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

Dari perspektif Pancasila, program tersebut merupakan bentuk keadilan sosial karena memberikan kesempatan pendidikan kepada seluruh masyarakat.

Dari perspektif Islam, program tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial dan usaha membantu manusia mencapai kehidupan yang lebih baik.

6. Contoh penerapan falah dan keadilan sosial

Misalnya, terdapat seorang pengusaha yang memiliki perusahaan besar.

Pengusaha tersebut tidak hanya memikirkan keuntungan perusahaan, tetapi juga:

• Memberikan gaji yang layak kepada karyawan.
• Menyediakan lingkungan kerja yang aman.
• Tidak melakukan penipuan.
• Membantu masyarakat sekitar.
• Menyisihkan sebagian hartanya untuk zakat dan sedekah.
• Menjaga lingkungan dari pencemaran.

Tindakan tersebut mencerminkan nilai falah karena pengusaha mencari keberhasilan dunia dengan tetap memperhatikan tanggung jawab akhirat.

Pada saat yang sama, tindakan tersebut juga mendukung keadilan sosial karena memperhatikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat.

Kesimpulan bagian A:

Falah dan keadilan sosial merupakan dua tujuan penting dalam sistem ekonomi Pancasila-Islam. Falah mengajarkan manusia untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, sedangkan keadilan sosial mengajarkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Keduanya menekankan bahwa keberhasilan ekonomi bukan hanya tentang memperoleh kekayaan, tetapi juga tentang bagaimana kekayaan tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

B. Maqashid Syariah (Perlindungan Jiwa, Akal, Keturunan, Harta, Agama) dan Pembangunan Manusia Indonesia

1. Pengertian maqashid syariah

Maqashid syariah adalah tujuan atau maksud utama dari ditetapkannya hukum-hukum dalam Islam untuk memberikan kemaslahatan atau kebaikan bagi kehidupan manusia.

Secara sederhana, maqashid syariah menjelaskan bahwa seluruh aturan dalam Islam mempunyai tujuan untuk melindungi manusia dari kerusakan, kesulitan, ketidakadilan, dan hal-hal yang dapat membahayakan kehidupannya.

Dalam ekonomi Islam, maqashid syariah menjadi dasar untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga melindungi kepentingan manusia.

Terdapat lima tujuan utama maqashid syariah yang dikenal sebagai al-dharuriyyat al-khamsah, yaitu:

• Hifz ad-din: menjaga agama.
• Hifz an-nafs: menjaga jiwa.
• Hifz al-aql: menjaga akal.
• Hifz an-nasl: menjaga keturunan.
• Hifz al-mal: menjaga harta.

Kelima tujuan tersebut sangat penting karena menjadi dasar dalam menciptakan kehidupan manusia yang aman, sehat, berpendidikan, bermoral, dan sejahtera.

2. Perlindungan agama (Hifz ad-Din)

Perlindungan agama berarti menjaga kebebasan manusia untuk menjalankan keyakinan dan ibadahnya sesuai ajaran agama.

Dalam Islam, agama merupakan pedoman kehidupan manusia, termasuk dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Contohnya:

• Memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menjalankan ibadah.
• Menyediakan tempat ibadah di lingkungan kerja.
• Tidak memaksa seseorang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan keyakinannya.
• Menjalankan bisnis secara jujur.
• Menghindari transaksi yang dilarang dalam Islam.

Hubungannya dengan pembangunan manusia Indonesia:

Pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan kemampuan intelektual dan ekonomi, tetapi juga pembentukan moral dan karakter.

Masyarakat yang memiliki nilai agama dan moral diharapkan dapat menjalankan kehidupan dengan jujur, bertanggung jawab, dan menghormati sesama.

3. Perlindungan jiwa (Hifz an-Nafs)

Perlindungan jiwa berarti menjaga keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.

Dalam Islam, kehidupan manusia mempunyai nilai yang sangat tinggi sehingga tidak boleh ada tindakan yang membahayakan jiwa orang lain.

Contohnya:

• Menyediakan pelayanan kesehatan yang layak.
• Memberikan makanan yang sehat dan bergizi.
• Menjamin keselamatan pekerja.
• Mencegah kekerasan.
• Menyediakan lingkungan yang bersih.
• Memberikan perlindungan terhadap masyarakat miskin.

Hubungannya dengan pembangunan manusia Indonesia:

Pemerintah perlu menyediakan fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, program imunisasi, serta pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat.

Dengan kesehatan yang baik, masyarakat dapat belajar, bekerja, dan meningkatkan produktivitas.

4. Perlindungan akal (Hifz al-Aql)

Perlindungan akal berarti menjaga kemampuan berpikir manusia agar dapat berkembang dengan baik.

Akal merupakan kemampuan yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk memahami, mempelajari, membedakan hal baik dan buruk, serta mengambil keputusan.

Karena itu, pendidikan menjadi bagian penting dari perlindungan akal.

Contohnya:

• Memberikan kesempatan sekolah kepada seluruh anak.
• Menyediakan pendidikan berkualitas.
• Mengembangkan keterampilan dan ilmu pengetahuan.
• Meningkatkan kemampuan membaca dan menulis.
• Menghindari penyalahgunaan narkoba dan zat yang merusak akal.
• Mengembangkan budaya berpikir kritis.

Hubungannya dengan pembangunan manusia Indonesia:

Indonesia membutuhkan masyarakat yang berpendidikan dan mempunyai keterampilan agar mampu menghadapi perkembangan teknologi dan persaingan dunia kerja.

Semakin baik kualitas pendidikan, semakin besar pula peluang seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup.

5. Perlindungan keturunan (Hifz an-Nasl)

Perlindungan keturunan berarti menjaga keberlangsungan generasi manusia agar dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan bermoral.

Dalam Islam, keluarga merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia.

Oleh karena itu, perlindungan keluarga dan anak harus diperhatikan.

Contohnya:

• Melindungi anak dari kekerasan.
• Memberikan pendidikan yang baik kepada anak.
• Memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
• Menjaga kesehatan ibu dan anak.
• Memberikan lingkungan keluarga yang aman.
• Mencegah eksploitasi anak.
• Memperhatikan kesejahteraan keluarga.

Hubungannya dengan pembangunan manusia Indonesia:

Generasi muda merupakan penerus bangsa. Apabila anak-anak mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan keluarga yang baik, mereka akan mempunyai kesempatan untuk tumbuh menjadi generasi yang berkualitas.

6. Perlindungan harta (Hifz al-Mal)

Perlindungan harta berarti menjaga hak kepemilikan dan kekayaan manusia agar tidak diambil, dirusak, atau digunakan secara tidak sah.

Islam mengakui bahwa manusia boleh mempunyai harta dan kekayaan, tetapi penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan agama.

Contohnya:

• Tidak melakukan pencurian.
• Tidak melakukan penipuan.
• Tidak melakukan korupsi.
• Tidak mengambil hak orang lain.
• Melakukan perdagangan secara jujur.
• Mengelola kekayaan dengan baik.
• Membayar zakat bagi yang memenuhi ketentuan.

Hubungannya dengan pembangunan manusia Indonesia:

Masyarakat membutuhkan perlindungan hukum terhadap harta dan hasil pekerjaannya.

Pemerintah juga harus menciptakan sistem ekonomi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki usaha, memperoleh pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan.

7. Hubungan maqashid syariah dengan pembangunan manusia Indonesia

Kelima tujuan maqashid syariah mempunyai hubungan langsung dengan pembangunan manusia.

Maqashid syariah	Bentuk pembangunan manusia
Menjaga agama	Membangun moral dan karakter
Menjaga jiwa	Meningkatkan kesehatan dan keselamatan
Menjaga akal	Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan
Menjaga keturunan	Melindungi keluarga dan generasi muda
Menjaga harta	Meningkatkan keamanan ekonomi dan kesejahteraan

Artinya, pembangunan manusia tidak cukup hanya dengan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pembangunan juga harus memperhatikan kualitas pendidikan, kesehatan, moral, keamanan, dan kehidupan keluarga.

8. Contoh penerapan maqashid syariah di Indonesia

Misalnya, pemerintah menjalankan program pendidikan gratis, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Program-program tersebut dapat dikaitkan dengan maqashid syariah.

• Pendidikan gratis mendukung perlindungan akal.
• Pelayanan kesehatan mendukung perlindungan jiwa.
• Perlindungan anak mendukung perlindungan keturunan.
• Program pemberdayaan ekonomi mendukung perlindungan harta.
• Kebebasan menjalankan ibadah mendukung perlindungan agama.

Kesimpulan bagian B:

Maqashid syariah merupakan tujuan hukum Islam untuk menjaga lima kebutuhan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan ini dapat menjadi pedoman dalam pembangunan manusia Indonesia karena kesejahteraan tidak hanya dilihat dari kekayaan, tetapi juga dari kesehatan, pendidikan, moral, perlindungan keluarga, dan keamanan ekonomi.

C. Kemiskinan, Kesenjangan, dan Ketergantungan: Analisis Integratif

Bagian ini membahas tiga masalah besar yang sering terjadi dalam perekonomian, yaitu kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan ketergantungan.

Ketiga masalah tersebut saling berhubungan dan dapat menghambat terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Suatu negara mungkin mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, banyak perusahaan besar, dan sumber daya alam yang melimpah. Namun, apabila sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kemiskinan dan hasil pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu, berarti kesejahteraan belum tercapai secara merata.

Oleh karena itu, ekonomi Pancasila-Islam berusaha mengatasi ketiga masalah tersebut melalui keadilan, pemerataan, pemberdayaan masyarakat, dan kemandirian ekonomi.

1. Pengertian kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak.

Kebutuhan dasar tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan penting lainnya.

Kemiskinan bukan hanya masalah tidak mempunyai uang, tetapi juga berkaitan dengan terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Penyebab kemiskinan

a. Pengangguran

Seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan akan kesulitan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Pendidikan yang rendah

Pendidikan yang terbatas dapat menyebabkan seseorang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak.

c. Keterbatasan keterampilan

Seseorang yang tidak mempunyai keterampilan tertentu mungkin akan lebih sulit bersaing di dunia kerja.

d. Tidak mempunyai modal usaha

Masyarakat yang ingin membuka usaha sering kali mengalami kesulitan karena tidak mempunyai modal yang cukup.

e. Ketimpangan pembangunan

Daerah yang kurang mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur biasanya mempunyai kesempatan ekonomi yang lebih terbatas.

f. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan

Kekayaan yang hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu dapat menyebabkan masyarakat lainnya sulit meningkatkan taraf hidup.

Cara mengatasi kemiskinan

Dalam perspektif Pancasila-Islam, kemiskinan dapat diatasi melalui:

• Membuka lapangan pekerjaan.
• Meningkatkan kualitas pendidikan.
• Memberikan pelatihan keterampilan.
• Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
• Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah.
• Mengembangkan program zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
• Memperbaiki fasilitas kesehatan dan infrastruktur.

2. Pengertian kesenjangan ekonomi

Kesenjangan ekonomi adalah keadaan ketika terdapat perbedaan yang cukup besar dalam hal pendapatan, kekayaan, kesempatan kerja, dan akses terhadap fasilitas ekonomi antara individu atau kelompok masyarakat.

Contohnya, terdapat seseorang yang memiliki perusahaan besar, rumah mewah, dan banyak aset, sementara masyarakat lain kesulitan memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari.

Perbedaan kemampuan ekonomi sebenarnya dapat terjadi dalam masyarakat. Namun, kesenjangan menjadi masalah ketika kesempatan dan akses terhadap sumber daya tidak adil.

Penyebab kesenjangan ekonomi

a. Perbedaan tingkat pendidikan

Orang yang memiliki pendidikan dan keterampilan lebih tinggi biasanya mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang baik.

b. Perbedaan kepemilikan modal

Orang yang memiliki modal besar mempunyai kesempatan lebih luas untuk membuka usaha dan mengembangkan kekayaan.

c. Perbedaan akses pekerjaan

Tidak semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan.

d. Pembangunan yang tidak merata

Apabila pembangunan hanya berpusat di kota besar, masyarakat di daerah terpencil dapat tertinggal.

e. Penguasaan sumber daya ekonomi

Apabila sumber daya ekonomi dikuasai oleh kelompok tertentu, masyarakat lain dapat mengalami kesulitan untuk berkembang.

Cara mengatasi kesenjangan ekonomi

• Pemerataan pendidikan.
• Pemerataan pembangunan daerah.
• Pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu.
• Pengembangan UMKM.
• Peningkatan akses modal usaha.
• Pemberian upah yang adil.
• Pengawasan terhadap praktik monopoli.
• Pengelolaan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Islam, zakat juga mempunyai peran penting dalam mengurangi kesenjangan karena sebagian harta dari orang yang memenuhi kewajiban zakat disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya.

3. Pengertian ketergantungan ekonomi

Ketergantungan ekonomi adalah keadaan ketika suatu negara, kelompok, atau masyarakat terlalu bergantung kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Ketergantungan dapat terjadi dalam bidang perdagangan, teknologi, modal, bahan baku, tenaga ahli, maupun kebutuhan pokok.

Contohnya, suatu negara terlalu bergantung pada impor bahan pangan, obat-obatan, teknologi, dan produk industri dari negara lain.

Jika negara pemasok mengalami masalah produksi atau menaikkan harga, negara yang bergantung dapat mengalami kesulitan.

Penyebab ketergantungan ekonomi

a. Kurangnya kemampuan produksi dalam negeri

Negara belum mampu menghasilkan barang dan jasa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Ketergantungan terhadap teknologi asing

Industri dalam negeri menggunakan teknologi dari luar karena belum mempunyai kemampuan mengembangkan teknologi sendiri.

c. Kurangnya modal

Pelaku usaha dalam negeri membutuhkan investasi dari pihak luar untuk menjalankan kegiatan produksi.

d. Rendahnya kualitas sumber daya manusia

Kurangnya pendidikan dan keterampilan dapat membuat negara sulit bersaing secara mandiri.

e. Ketergantungan pada bahan baku impor

Industri dalam negeri dapat mengalami gangguan ketika pasokan bahan baku dari luar negeri terhambat.

Cara mengatasi ketergantungan ekonomi

• Meningkatkan produksi dalam negeri.
• Mengembangkan teknologi lokal.
• Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan.
• Mengembangkan industri nasional.
• Memperkuat UMKM.
• Memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab.
• Meningkatkan kemampuan ekspor.
• Mengembangkan inovasi dan penelitian.

4. Hubungan antara kemiskinan, kesenjangan, dan ketergantungan

Ketiga masalah tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat.

Contohnya:

Suatu daerah mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Akibatnya, banyak masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak.

Karena tidak mempunyai pekerjaan, masyarakat mengalami kemiskinan.

Kemudian, karena tidak mempunyai modal, masyarakat sulit membuka usaha sendiri dan akhirnya bergantung pada bantuan atau pekerjaan dari pihak lain.

Di sisi lain, kekayaan dan kesempatan ekonomi mungkin hanya dikuasai oleh kelompok tertentu sehingga kesenjangan semakin besar.

Dengan demikian, kemiskinan, kesenjangan, dan ketergantungan dapat membentuk suatu lingkaran masalah ekonomi.

Contoh sederhana

Hubungan ketiga masalah ekonomi

Pendidikan dan keterampilan rendah

Kesempatan kerja terbatas

Kemiskinan meningkat

Sulit memiliki modal dan mengembangkan usaha

Ketergantungan ekonomi semakin tinggi

5. Pandangan Islam terhadap kemiskinan dan kesenjangan

Islam mengajarkan bahwa kekayaan merupakan amanah dari Allah SWT.

Orang yang mempunyai harta tidak boleh menggunakan kekayaannya hanya untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan masyarakat yang membutuhkan.

Islam juga mengajarkan pentingnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sarana membantu masyarakat.

Contohnya:

• Zakat diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.
• Infak digunakan untuk membantu kegiatan sosial.
• Sedekah dilakukan untuk membantu orang lain.
• Wakaf dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kepentingan umum.

Dengan demikian, Islam mendorong distribusi kekayaan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

6. Pandangan Pancasila terhadap kemiskinan dan kesenjangan

Pancasila mengajarkan bahwa perekonomian harus diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan mewujudkan keadilan sosial.

Negara mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kesempatan ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat.

Contohnya:

• Program bantuan sosial.
• Pembangunan sekolah.
• Pembangunan rumah sakit.
• Program pemberdayaan UMKM.
• Pembangunan infrastruktur daerah.
• Perlindungan tenaga kerja.

Kesimpulan bagian C:

Kemiskinan, kesenjangan, dan ketergantungan merupakan masalah ekonomi yang saling berhubungan. Ekonomi Pancasila-Islam berusaha mengatasi masalah tersebut melalui pemerataan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pengelolaan zakat, serta penguatan ekonomi nasional agar masyarakat dapat hidup lebih mandiri dan sejahtera.

D. Indikator Kesejahteraan Holistik: Melampaui PDB Menuju Falah dan Keadilan Sosial

1. Pengertian kesejahteraan holistik

Kesejahteraan holistik adalah keadaan ketika manusia memperoleh kesejahteraan secara menyeluruh, bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, spiritual, lingkungan, dan kehidupan keluarga.

Kata holistik berarti menyeluruh atau mencakup berbagai aspek kehidupan.

Dalam sistem ekonomi, kesejahteraan holistik mengajarkan bahwa keberhasilan suatu negara tidak boleh hanya dinilai dari banyaknya uang yang dihasilkan atau tingginya pertumbuhan ekonomi.

Kesejahteraan juga harus dilihat dari kondisi nyata kehidupan masyarakat.

Contohnya, suatu negara mempunyai pendapatan nasional yang tinggi. Namun, masih banyak masyarakat yang mengalami kemiskinan, sulit mendapatkan pendidikan, dan tidak mempunyai akses kesehatan yang layak.

Artinya, negara tersebut belum sepenuhnya mencapai kesejahteraan holistik.

2. Pengertian PDB (Produk Domestik Bruto)

PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam wilayah suatu negara selama periode tertentu, biasanya satu tahun atau satu triwulan.

PDB digunakan untuk melihat aktivitas ekonomi dan perkembangan produksi suatu negara.

Contohnya, Indonesia menghasilkan berbagai barang dan jasa seperti:

• Beras.
• Kendaraan.
• Pakaian.
• Makanan.
• Jasa transportasi.
• Jasa pendidikan.
• Jasa kesehatan.
• Jasa perdagangan.

Seluruh nilai produksi barang dan jasa akhir tersebut dihitung untuk mengetahui besarnya PDB.

Mengapa PDB penting?

PDB penting karena dapat memberikan gambaran mengenai:

• Besarnya kegiatan ekonomi suatu negara.
• Perkembangan produksi nasional.
• Pertumbuhan ekonomi.
• Perubahan aktivitas ekonomi dari waktu ke waktu.
• Perbandingan ukuran perekonomian antarnegara.

Namun, PDB mempunyai keterbatasan.

PDB tidak secara langsung menunjukkan apakah pendapatan masyarakat sudah merata, apakah masyarakat hidup sehat, apakah tingkat pendidikan sudah baik, atau apakah lingkungan masih terjaga.

3. Kelemahan PDB sebagai ukuran kesejahteraan

PDB memang penting untuk mengukur kegiatan ekonomi, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan seluruh kondisi kehidupan masyarakat.

Beberapa kelemahannya adalah:

a. Tidak menunjukkan pemerataan pendapatan

PDB dapat meningkat walaupun sebagian besar kekayaan hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

b. Tidak mengukur kebahagiaan

PDB tidak secara langsung menunjukkan apakah masyarakat merasa bahagia, aman, dan nyaman.

c. Tidak mengukur kualitas pendidikan

PDB tidak secara langsung menunjukkan apakah seluruh masyarakat memperoleh pendidikan yang berkualitas.

d. Tidak menggambarkan kualitas kesehatan

PDB tidak menjelaskan secara langsung apakah masyarakat mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik.

e. Tidak selalu memperhitungkan kerusakan lingkungan

Kegiatan produksi dapat meningkatkan PDB, tetapi kegiatan tersebut mungkin menyebabkan pencemaran atau kerusakan alam.

f. Tidak sepenuhnya menggambarkan pekerjaan rumah tangga

Kegiatan seperti merawat anak dan anggota keluarga di rumah mempunyai nilai sosial yang besar, tetapi tidak seluruhnya tercatat dalam PDB.

Jadi, peningkatan PDB tidak selalu berarti seluruh masyarakat menjadi lebih sejahtera.

4. Indikator kesejahteraan holistik

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih lengkap, diperlukan beberapa indikator.

a. Indikator ekonomi

Indikator ekonomi digunakan untuk melihat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.

Contohnya:

• Tingkat pendapatan.
• Tingkat kemiskinan.
• Tingkat pengangguran.
• Daya beli masyarakat.
• Kesempatan kerja.
• Kepemilikan aset.

b. Indikator pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas manusia.

Contohnya:

• Angka partisipasi sekolah.
• Tingkat literasi.
• Rata-rata lama sekolah.
• Akses pendidikan.
• Kualitas tenaga pendidik.

c. Indikator kesehatan

Kesehatan menunjukkan kondisi fisik dan kemampuan masyarakat untuk menjalankan kehidupan secara produktif.

Contohnya:

• Angka harapan hidup.
• Akses rumah sakit.
• Ketersediaan puskesmas.
• Angka kematian ibu dan bayi.
• Kecukupan gizi masyarakat.

d. Indikator sosial

Indikator sosial digunakan untuk melihat kualitas hubungan dan kehidupan masyarakat.

Contohnya:

• Keamanan masyarakat.
• Kesetaraan kesempatan.
• Perlindungan anak.
• Kepedulian sosial.
• Hubungan antarmasyarakat.
• Kesempatan memperoleh pekerjaan.

e. Indikator spiritual

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan juga berkaitan dengan kehidupan spiritual.

Contohnya:

• Kebebasan menjalankan ibadah.
• Kesadaran membayar zakat.
• Kejujuran dalam bekerja.
• Kepedulian terhadap sesama.
• Perilaku yang sesuai dengan nilai agama.

f. Indikator lingkungan

Lingkungan juga merupakan bagian dari kesejahteraan.

Contohnya:

• Kualitas udara.
• Kebersihan air.
• Ketersediaan ruang hijau.
• Pengelolaan sampah.
• Kelestarian hutan.
• Pengurangan pencemaran.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kualitas pembangunan manusia.

IPM mencakup tiga dimensi utama:

• Umur panjang dan hidup sehat, yang diukur melalui umur harapan hidup saat lahir.
• Pengetahuan, yang diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
• Standar hidup layak, yang diukur melalui pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

IPM memberikan gambaran yang lebih luas daripada PDB karena memperhatikan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup manusia.

Namun, IPM juga belum mengukur seluruh aspek kesejahteraan, seperti spiritualitas, kebahagiaan, keadilan sosial secara menyeluruh, dan kualitas lingkungan.

6. Konsep falah sebagai ukuran kesejahteraan

Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya dilihat dari pendapatan, tetapi juga dari keberhasilan manusia menjalankan kehidupan sesuai ajaran Allah SWT.

Seseorang dapat dikatakan menuju falah apabila:

• Mampu memenuhi kebutuhan hidup.
• Mendapatkan penghasilan halal.
• Menjaga agama.
• Menjaga kesehatan.
• Memiliki pendidikan dan pengetahuan.
• Menjaga keluarga.
• Mengelola harta dengan baik.
• Mempunyai kepedulian sosial.
• Menjalankan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Dengan demikian, falah merupakan konsep kesejahteraan yang mencakup kehidupan material dan spiritual.

7. Contoh perbandingan PDB dengan kesejahteraan holistik

Misalnya, terdapat dua daerah.

Daerah A

PDB tinggi

• Banyak perusahaan besar.
• Produksi barang meningkat.
• Pendapatan daerah tinggi.
• Namun, kesenjangan pendapatan besar.
• Pencemaran lingkungan tinggi.
• Sebagian masyarakat sulit mendapatkan pelayanan kesehatan.

Daerah B

Kesejahteraan lebih menyeluruh

• Kegiatan ekonomi berkembang.
• Pendidikan mudah dijangkau.
• Pelayanan kesehatan baik.
• Lapangan kerja tersedia.
• Lingkungan terjaga.
• Kesempatan ekonomi lebih merata.

Dari contoh tersebut, dapat dipahami bahwa daerah yang mempunyai PDB tinggi belum tentu mempunyai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Kesejahteraan harus dinilai melalui berbagai aspek kehidupan.

Kesimpulan bagian D:

Kesejahteraan holistik merupakan kesejahteraan yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, spiritual, dan lingkungan. PDB penting untuk mengukur kegiatan ekonomi, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan seluruh kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan indikator lain seperti IPM, tingkat kemiskinan, pemerataan pendapatan, kualitas kesehatan, dan kelestarian lingkungan agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

E. Peran Negara sebagai Regulator Berkeadilan: Antara Demokrasi Ekonomi dan Wilayah Hisbah

Bagian ini menjelaskan pentingnya peran negara dalam mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan secara adil, tertib, dan tidak merugikan masyarakat.

Dalam suatu negara, kegiatan ekonomi tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa aturan.

Apabila setiap orang bebas melakukan kegiatan ekonomi tanpa pengawasan, dapat terjadi penipuan, korupsi, monopoli yang merugikan, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan.

Oleh karena itu, negara mempunyai peran penting sebagai regulator atau pengatur kegiatan ekonomi.

Dalam perspektif Pancasila, negara harus memastikan bahwa perekonomian berjalan berdasarkan asas kekeluargaan dan keadilan sosial.

Dalam perspektif Islam, negara juga mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan ekonomi agar sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.

1. Pengertian negara sebagai regulator

Regulator adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk membuat, mengatur, mengawasi, dan menegakkan aturan dalam suatu bidang.

Negara sebagai regulator berarti pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membuat peraturan dan mengawasi kegiatan ekonomi agar berjalan sesuai dengan hukum.

Tujuannya bukan untuk menghambat kegiatan ekonomi, melainkan untuk memastikan kegiatan ekonomi berjalan secara sehat dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Tugas negara sebagai regulator

a. Membuat peraturan ekonomi

Negara membuat peraturan agar kegiatan ekonomi mempunyai pedoman yang jelas.

Contohnya:

• Peraturan perdagangan.
• Peraturan perpajakan.
• Peraturan ketenagakerjaan.
• Peraturan perlindungan konsumen.
• Peraturan persaingan usaha.

b. Mengawasi kegiatan ekonomi

Pemerintah mengawasi perusahaan, pedagang, lembaga keuangan, dan pelaku usaha agar tidak melakukan pelanggaran.

c. Melindungi konsumen

Negara harus melindungi masyarakat dari barang berbahaya, penipuan, dan praktik perdagangan yang merugikan.

d. Menjaga persaingan usaha

Pemerintah mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya.

e. Mengurangi kesenjangan ekonomi

Negara membuat kebijakan yang membantu masyarakat kurang mampu agar mempunyai kesempatan meningkatkan kesejahteraan.

f. Mengelola sumber daya alam

Negara bertanggung jawab mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

2. Pengertian demokrasi ekonomi

Demokrasi ekonomi adalah sistem penyelenggaraan perekonomian yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara adil.

Artinya, kegiatan ekonomi tidak hanya dikuasai oleh pemerintah atau kelompok pengusaha tertentu.

Masyarakat harus mempunyai kesempatan untuk:

• Membuka usaha.
• Memiliki kekayaan secara sah.
• Mendapatkan pekerjaan.
• Mengembangkan keterampilan.
• Mengakses modal.
• Berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.

Demokrasi ekonomi di Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu dasar pentingnya terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945.

Pasal tersebut mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Artinya, perekonomian Indonesia harus memperhatikan kepentingan bersama, bukan hanya keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

3. Prinsip-prinsip demokrasi ekonomi

a. Asas kekeluargaan

Kegiatan ekonomi harus mengutamakan kerja sama dan kepentingan bersama.

Contohnya, koperasi yang dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

b. Keadilan sosial

Seluruh masyarakat harus mempunyai kesempatan yang adil untuk memperoleh kesejahteraan.

c. Kebebasan berusaha yang bertanggung jawab

Masyarakat boleh membuka usaha, tetapi harus mengikuti peraturan dan tidak merugikan orang lain.

d. Pemerataan kesempatan ekonomi

Pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil dan menengah agar dapat berkembang.

e. Pengawasan terhadap kekuasaan ekonomi

Negara harus mencegah penguasaan ekonomi yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.

4. Pengertian wilayah hisbah dalam Islam

Hisbah merupakan konsep pengawasan dalam Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Dalam konteks ekonomi, hisbah berhubungan dengan pengawasan kegiatan perdagangan dan pasar agar berjalan sesuai dengan ketentuan syariat serta prinsip keadilan.

Orang atau petugas yang menjalankan fungsi pengawasan tersebut dalam sejarah pemerintahan Islam dikenal dengan sebutan muhtasib.

Tujuan hisbah adalah memastikan kegiatan ekonomi tidak mengandung kecurangan, penipuan, penindasan, dan tindakan yang merugikan masyarakat.

Tugas hisbah dalam kegiatan ekonomi

a. Mengawasi kejujuran pedagang

Pedagang harus menjual barang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Contohnya, pedagang tidak boleh mengatakan barang berkualitas tinggi apabila sebenarnya barang tersebut rusak.

b. Mengawasi timbangan dan takaran

Pedagang harus menggunakan timbangan yang benar dan tidak mengurangi takaran.

Contohnya, pedagang beras harus memberikan beras sesuai dengan berat yang dibayar pembeli.

c. Mencegah penipuan

Hisbah berperan mencegah praktik perdagangan yang mengandung kecurangan dan merugikan konsumen.

d. Mengawasi harga dan praktik pasar

Pengawasan dilakukan untuk mencegah tindakan seperti penimbunan barang, manipulasi, dan praktik yang merusak persaingan pasar.

e. Melindungi kepentingan masyarakat

Pengawasan bertujuan menjaga agar transaksi ekonomi tidak merugikan pembeli maupun penjual.

Perlu dipahami bahwa hisbah bukan berarti pemerintah harus menetapkan semua harga secara sewenang-wenang. Dalam pemikiran ekonomi Islam, harga pada dasarnya dapat terbentuk melalui mekanisme pasar yang wajar, sementara intervensi dilakukan apabila terdapat penyimpangan atau ketidakadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Perbedaan demokrasi ekonomi dan hisbah

Keduanya mempunyai tujuan yang hampir sama, yaitu menciptakan kegiatan ekonomi yang adil dan melindungi masyarakat.

Namun, terdapat perbedaan dalam landasan dan ruang lingkupnya.

Aspek	Demokrasi ekonomi	Hisbah
Dasar	Pancasila dan UUD 1945	Prinsip syariat Islam
Pelaksana	Negara dan lembaga terkait	Petugas atau lembaga pengawasan dalam tradisi Islam
Fokus	Partisipasi dan pemerataan ekonomi	Pengawasan moral dan kepatuhan pasar
Tujuan	Keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat	Keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan
Contoh	Perlindungan UMKM dan persaingan usaha	Pengawasan timbangan dan kecurangan pedagang

6. Hubungan demokrasi ekonomi dan hisbah dalam sistem Pancasila-Islam

Demokrasi ekonomi dan hisbah dapat saling melengkapi.

Demokrasi ekonomi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Sementara itu, hisbah menekankan pentingnya pengawasan agar kegiatan ekonomi tidak melanggar nilai keadilan dan kejujuran.

Misalnya, terdapat pasar tradisional yang menjual berbagai kebutuhan pokok.

Dalam sistem demokrasi ekonomi, masyarakat diberikan kesempatan untuk membuka toko dan berdagang.

Sementara itu, prinsip hisbah mengajarkan bahwa para pedagang harus menggunakan timbangan yang benar, tidak menipu pembeli, dan tidak melakukan kecurangan.

Dengan demikian, masyarakat bebas melakukan kegiatan ekonomi, tetapi kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab.

7. Contoh peran negara sebagai regulator di Indonesia

Beberapa contoh penerapannya adalah:

• KPPU mengawasi persaingan usaha.
• OJK mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan sesuai kewenangannya.
• Bank Indonesia menjalankan tugas di bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan sesuai mandatnya.
• Pemerintah mengawasi keamanan dan kelayakan produk sesuai peraturan.
• Pemerintah memberikan perlindungan kepada pekerja melalui kebijakan ketenagakerjaan.
• Pemerintah menjalankan program bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa negara mempunyai peran penting dalam menjaga kestabilan dan keadilan ekonomi.

Kesimpulan bagian E:

Negara sebagai regulator mempunyai tanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi agar berjalan secara adil dan tidak merugikan masyarakat. Demokrasi ekonomi memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sedangkan hisbah dalam Islam menekankan pengawasan terhadap kejujuran dan keadilan dalam kegiatan perdagangan. Keduanya mendukung terciptanya sistem ekonomi yang sehat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN KESELURUHAN BAB 6

Bab 6 menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat harus dipahami secara menyeluruh. Kesejahteraan bukan hanya tentang banyaknya uang, tingginya pendapatan, atau besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup kesehatan, pendidikan, kehidupan spiritual, keadilan sosial, keamanan, dan kelestarian lingkungan.

Dalam ekonomi Islam, tujuan utama kesejahteraan adalah falah, yaitu keberhasilan hidup di dunia dan akhirat. Sementara itu, dalam ekonomi Pancasila, kesejahteraan diwujudkan melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keduanya mempunyai hubungan yang erat karena sama-sama menginginkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Lima pokok pembahasan Bab 6

• A. Falah dan keadilan sosial
  Mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
• B. Maqashid syariah
  Melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.
• C. Kemiskinan, kesenjangan, dan ketergantungan
  Mengatasi masalah ekonomi melalui pemerataan, pemberdayaan, dan kemandirian masyarakat.
• D. Kesejahteraan holistik
  Mengukur kesejahteraan melalui aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, spiritual, dan lingkungan, bukan hanya PDB.
• E. Peran negara dan hisbah
  Negara mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan secara adil, sedangkan hisbah menekankan pengawasan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Pertanyaan dan jawaban yang mungkin ditanyakan dosen

Berikut pertanyaan yang bisa dipelajari untuk persiapan presentasi maupun ujian.

1. Apa yang dimaksud dengan falah dalam ekonomi Islam?

Falah adalah keberhasilan dan kesejahteraan manusia yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Artinya, manusia tidak hanya mengejar kekayaan, tetapi juga harus memperhatikan nilai agama, moral, dan tanggung jawab sosial.

2. Apa perbedaan falah dan keadilan sosial?

Falah berfokus pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh berdasarkan ajaran Islam, baik di dunia maupun akhirat. Sementara itu, keadilan sosial berfokus pada pemerataan hak, kesempatan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

3. Apa yang dimaksud maqashid syariah?

Maqashid syariah adalah tujuan utama hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

4. Mengapa pendidikan termasuk dalam maqashid syariah?

Karena pendidikan berhubungan dengan perlindungan akal. Pendidikan membantu manusia mengembangkan pengetahuan, berpikir secara baik, dan mengambil keputusan yang benar.

5. Apa perbedaan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi?

Kemiskinan adalah keadaan ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sementara itu, kesenjangan ekonomi adalah perbedaan pendapatan, kekayaan, dan kesempatan ekonomi antara kelompok masyarakat.

6. Mengapa ketergantungan ekonomi dapat menghambat pembangunan?

Karena negara yang terlalu bergantung kepada pihak lain akan kesulitan apabila pasokan barang, modal, teknologi, atau bahan baku dari pihak tersebut mengalami gangguan.

7. Mengapa PDB tidak cukup untuk mengukur kesejahteraan?

Karena PDB hanya mengukur nilai produksi barang dan jasa dalam suatu negara, bukan secara langsung mengukur pemerataan pendapatan, kesehatan, pendidikan, kebahagiaan, dan kualitas lingkungan.

8. Apa yang dimaksud dengan kesejahteraan holistik?

Kesejahteraan holistik adalah kesejahteraan secara menyeluruh yang mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, spiritual, dan lingkungan.

9. Apa peran negara sebagai regulator?

Negara berperan membuat peraturan, mengawasi kegiatan ekonomi, melindungi konsumen, menjaga persaingan usaha, dan memastikan sumber daya ekonomi dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

10. Apa yang dimaksud dengan hisbah?

Hisbah adalah konsep pengawasan dalam Islam untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam kegiatan ekonomi, hisbah berfungsi mengawasi kejujuran pedagang, timbangan, takaran, dan praktik perdagangan.

11. Apa hubungan maqashid syariah dengan pembangunan Indonesia?

Maqashid syariah mendukung pembangunan manusia Indonesia karena mengutamakan perlindungan agama, kesehatan, pendidikan, keluarga, dan harta. Semua aspek tersebut merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat.

12. Bagaimana cara menggabungkan ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam dalam mengatasi kemiskinan?

Dengan menerapkan pemerataan pembangunan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan bantuan sosial, meningkatkan pendidikan, memberdayakan UMKM, serta mengoptimalkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Kata-kata penting yang wajib diingat untuk ujian

Istilah	Arti singkat
Falah	Kesejahteraan dunia dan akhirat
Maqashid syariah	Tujuan utama hukum Islam
Hifz ad-Din	Menjaga agama
Hifz an-Nafs	Menjaga jiwa
Hifz al-Aql	Menjaga akal
Hifz an-Nasl	Menjaga keturunan
Hifz al-Mal	Menjaga harta
Kemiskinan	Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar
Kesenjangan	Perbedaan kondisi ekonomi masyarakat
Ketergantungan	Bergantung kepada pihak lain
PDB	Nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam wilayah negara
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
Holistik	Menyeluruh
Regulator	Pihak yang mengatur dan mengawasi
Demokrasi ekonomi	Kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam ekonomi
Hisbah	Pengawasan berdasarkan prinsip Islam
Keadilan sosial	Pemerataan hak dan kesejahteraan

Inti yang paling penting dari Bab 6: Keberhasilan suatu negara tidak hanya diukur dari seberapa kaya negara tersebut, tetapi juga dari bagaimana masyarakatnya hidup. Negara yang benar-benar sejahtera adalah negara yang masyarakatnya mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keadilan, perlindungan, kesempatan ekonomi, serta dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Inilah tujuan yang ingin dicapai melalui perpaduan ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam.